KELMARIN, surat yang konon dari Malaysian Organizations Registration Department (RoS) terkait mosi tambahan Sidang Umum (PAU) UMNO 2022 agar dua jabatan tertinggi tidak diperebutkan, viral di media sosial. Surat itu viral setelah Kementerian Dalam Negeri (KDN) memberikan pengecualian kepada UMNO terkait usulan tidak ada kontestasi untuk dua posisi teratas partai pada pemilihan 18 Maret mendatang. Hal itu menimbulkan tanda tanya karena surat RoS, antara lain, menyatakan mosi tambahan dalam PAU 2022 yang mencegah perebutan jabatan presiden dan wakil presiden, tidak sah. Berdasarkan surat tertanggal 2 Maret, RoS menilai mosi tambahan itu tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9.3 UUD UMNO. Hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan media Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang memberikan pengecualian kepada UMNO untuk memenuhi Pasal 13(1)(c)(iv) Organizations Act 1966, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 undang-undang yang sama Jika surat itu asli, mosi yang diajukan UMNO Divisi Rembau di PAU 2022 tidak sah dan melanggar Societies Act 1966. Yang lebih dipertanyakan adalah hubungan Pasal 13 Societies Act 1966 dengan aksi PAU 2022 menyetujui mosi tambahan karena pasal itu berkaitan dengan Pembatalan dan Penangguhan pendaftaran organisasi terdaftar. Jika tidak ada pelanggaran berdasarkan Bagian 13(1)(c)(iv), maka Bagian 70 tidak perlu diterapkan oleh KDN. RoS dapat mengirimkan surat yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran. Secara tidak langsung, eksepsi menteri tersebut telah menegaskan kejanggalan yang sebenarnya ada dalam proses pengajuan tambahan mosi tersebut. Pertanyaannya, apakah ada unsur intervensi menteri setelah RoS memutuskan tidak mengakui usulan PAU tambahan? Oleh karena itu, Saifuddin perlu menjelaskan keputusan untuk melakukan diskresi karena kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan asumsi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk alasan politik atau untuk menyelamatkan Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi saja. Padahal, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan integritas yang telah berkali-kali ditegaskan Pemerintah Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.
