INGIN TAHU Jalanan heran dengan sikap partai politik yang tidak mau berubah, tetap menunjuk orangnya sendiri untuk menduduki jabatan di Government Linked Company (GLC).
Sebelum Pemilihan Umum ke-15 (GE15), mereka mengatakan tidak ingin melakukannya lagi tetapi setelah menang, mereka melakukan hal lain.
Politisi memang suka memberi janji manis dan ‘menghancurkan’ harapan masyarakat yang menginginkan GLC dikelola oleh orang-orang berkualitas di kalangan teknokrat tanpa campur tangan politisi.
Sekalipun politisi tersebut memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis, mengisi posisi di GLC akan mengundang konsekuensi negatif. Sebab, dikhawatirkan setiap keputusan yang diambil oleh mereka akan berdampak pada GLC dan berpihak pada kepentingan politik.
Biasanya, individu politik yang ditunjuk memiliki kekuasaan dan pengaruh manajemen dalam menentukan arah GLC.
Lebih mengkhawatirkan lagi jika individu tersebut tidak memiliki keterampilan dan hanya ingin mencari pengalaman baru.
Agar situasi itu tidak terjadi, sebaiknya para politisi fokus membangun konstituensi dan menjaga rakyat tetap di rumah tanpa melibatkan GLC.
Bekerja sebagai ‘bos’ di perusahaan korporat sekaligus wakil rakyat membutuhkan komitmen yang tinggi. Tidak apa-apa, saya khawatir tidak bisa mengelola, GLC sedang menggelepar dan orang-orang di daerah itu kesulitan menemukan perwakilan mereka sendiri.
Jangan menggunakan istilah demi kepentingan rakyat demi mengurus dua jabatan itu. Oleh karena itu, Merak Jalanan menyarankan agar pemerintah segera membuat undang-undang atau membuat undang-undang khusus untuk mencegah adanya penunjukan politik di GLC.
Buktikan bahwa pemerintah serius menghapus praktik-praktik warisan dari pemerintahan sebelumnya. Orang-orang sedang menonton. Ketika rakyat mengkritik pemerintah, jangan menuduh rakyat menyukai oposisi.
